tag:blogger.com,1999:blog-5984300158792424259.post2745615373063180974..comments2023-07-31T05:45:15.163-07:00Comments on NOTE NGGAK PENTING: PERMASALAHAN PERBATASAN TAK BISA DITUNDA LAGIdiary si tukang goweshttp://www.blogger.com/profile/13928144797814920970noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-5984300158792424259.post-80666156387007772592011-12-12T23:20:19.974-08:002011-12-12T23:20:19.974-08:00Mereka tinggal jauh dari Jakarta, pusat pemerintah...Mereka tinggal jauh dari Jakarta, pusat pemerintahan. Tapi, mereka rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Masih jauh dari makmur. Tapi, tega-teganya ada yang menilap anggaran pembangunan untuk wilayah yang bersinggungan dengan negara tetangga itu.<br />Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, menemukan bukti-bukti ketidakvalidan dalam pertanggungjawaban biaya nonpersonel atas jasa konsultan pada Ditjen PUM (Pemerintahan Umum). Jumlahnya mencapai Rp 3,45 miliar. Itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 9a/HP/XVIII/05/2011 tertanggal 23 Mei 2011.<br />Pada 2010, Ditjen PUM Fasilitasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembenahan Tanda Batas (kode 06.90.01.0792) yang pengadaan barangnya ditempatkan pada daerah perbatasan Indonesia. Anggaran yang disediakan untuk program itu Rp 124,474 miliar (belanja barang) dan Rp 166,65 miliar (belanja modal)<br />Pekerjaan itu digarap Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Sampai tutup buku, anggaran yang terserap untuk belanja barang sebesar Rp99,345 miliar atau 79,81 persen dan belanja modal sebesar Rp139,633 miliar atau 83,84 persen.<br />Namun, dari anggaran yang terserap itu, BPK melihat ada kejanggalan. Dalam laporan keuangan itu, ditemukan ada Rp3,45 miliar untuk tiga paket pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam laporan keuangan yang diterima BPK, pelaksana proyek tidak bisa menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk tiga jenis pekerjaan.herizal alwihttps://www.blogger.com/profile/15412109043500211089noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5984300158792424259.post-59639140477162709292011-12-12T23:20:00.733-08:002011-12-12T23:20:00.733-08:00Mereka tinggal jauh dari Jakarta, pusat pemerintah...Mereka tinggal jauh dari Jakarta, pusat pemerintahan. Tapi, mereka rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Masih jauh dari makmur. Tapi, tega-teganya ada yang menilap anggaran pembangunan untuk wilayah yang bersinggungan dengan negara tetangga itu.<br />Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, menemukan bukti-bukti ketidakvalidan dalam pertanggungjawaban biaya nonpersonel atas jasa konsultan pada Ditjen PUM (Pemerintahan Umum). Jumlahnya mencapai Rp 3,45 miliar. Itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 9a/HP/XVIII/05/2011 tertanggal 23 Mei 2011.<br />Pada 2010, Ditjen PUM Fasilitasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembenahan Tanda Batas (kode 06.90.01.0792) yang pengadaan barangnya ditempatkan pada daerah perbatasan Indonesia. Anggaran yang disediakan untuk program itu Rp 124,474 miliar (belanja barang) dan Rp 166,65 miliar (belanja modal)<br />Pekerjaan itu digarap Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Sampai tutup buku, anggaran yang terserap untuk belanja barang sebesar Rp99,345 miliar atau 79,81 persen dan belanja modal sebesar Rp139,633 miliar atau 83,84 persen.<br />Namun, dari anggaran yang terserap itu, BPK melihat ada kejanggalan. Dalam laporan keuangan itu, ditemukan ada Rp3,45 miliar untuk tiga paket pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam laporan keuangan yang diterima BPK, pelaksana proyek tidak bisa menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk tiga jenis pekerjaan.herizal alwihttps://www.blogger.com/profile/15412109043500211089noreply@blogger.com