Dalam talk show yang dipandu oleh anggota Dewan Pers Wina Armada, SH itu, pers Indonesia diserang habis-habisan. Salah seorang penyerangnya adalah Prof. Tjipta Lesmana yang menjadi salah seorang narasumber dalam talk show ini. Beliau selama ini dikenal sebagai pengamat masalah media massa.
“Pers Indonesia saat ini seperti racun,” komentar Prof. Tjipta yang kini dikenal sebagai Guru Besar Universitas Pelita Harapan. “Sangat terihat sekali media yang berseberangan dengan pemerintahan SBY dengan artikel-artikel yang selalu memojokkan hampir setiap hari. Sebaliknya juga sangat jelas terbaca media yang menjadi penjilat pemerintah.”
Inti komentar Prof. Tjipta, sangat sedikit sekali media yang menempatkan berita secara proporsional. Artinya, tidak berpihak pada pemerintah, juga tidak selalu menyerang. Sehingga jika memang ada berita yang baik, ya harus ditulis dengan objektif. Sebaliknya jika pemerintah mengalami kesalahan, ya jangan ditutup-tutupi.
Yang terjadi sekarang, karena medianya oposisi pemerintah, meski ada kebijakan yang baik untuk warga masyarakat, tetap saja disorot dengan kacamata negatif. Bahkan kalau perlu tidak ditulis atau kalau pun ditulis, artikelnya kecil. Namun begitu ada kesalahan kecil, media oposisi ini bisa membuat headline.
“Yang menyedihkan sekali, banyak wartawan yang pengetahuannya kurang. Kalau bahasa Betawinya cetek,” tambah Prof. Tjipta.
Agus Sudibyo yang malam itu menjadi narasumber dari Dewan Pers mengakui masih adanya keberpihakan media pada institusi atau seseorang. Ia juga menyetujui dengan pendapat Prof. Tjipta tentang perlunya meng-upgrade pengetahuan para jurnalis agar jangan dianggap cetek.
Selama menonton talk show itu, saya bisa mengerti, bahwa kritikan itu sebenarnya ditujukan pada Dewan Pers sendiri. Bahwa selama ini Dewan Pers dianggap sejumlah pengamat sebagai institusi yang memihak pada pemerintahan.
Saya pernah menulis mengenai hal ini dan hasil tulisan saya berdasarkan e-mail dari Ezki Tri Rezeki Widianti Suyanto (Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat), anggota dan pengurus KPI adalah mantan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tulisan Ezki saat Dewan Pers mempermasalahkan kebebasan pers pada KPI. Ternyata KPI justru meng-kick balik Dewan Pers. Bahwa menerut mereka, ketika di zaman Orba yang mematikan kebebasan pers, PWI malah melempem. Justru AJI berteriak keras untuk kebebasan pers.
Tampak Agus Sudibyo (kiri) dan Wina Armada (kanan). Keduanya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Ketika Soeharto berkuasa, Item, Taufik, dan Danang (para anggota AJI) sempat dipenjara. Mereka dipenjara, karena membela kebebasan pers. Tulis Ezki lagi, banyak anggota AJI di masa Orba harus hidup bersembunyi dan berpindah-pindah. Harap maklum, mereka dikejar-kejar oleh penguasa Orba.
Menurut Ezki lagi, justru PWI mengamini Tempo, Detik, dan Editor dibreidel. Bahkan PWI mengeluarkan fatwa bagi media untuk tidak menerima wartawan jika diketahui menjadi anggota AJI (silahkan klik http://id.shvoong.com/social-sciences/1646426-kemerdekaan-pers-dalam-ancaman-bahaya/ dan
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/03/18/0001.html dan
http://metro.vivanews.com/news/read/147463-aji_serukan_jurnalis_turun_ke_jalan).
Jadi, saya setuju sekali dengan pendapat Prof. Tjipta yang menyamakan pers Indonesia ini sekarang racun. Sungguh sulit memilih media yang benar-benar objektif. Tidak selalu mengkritisi pemerintah, juga tidak menjadi media penjilat. Namun porsinya harus seimbang dan objektif.
No comments:
Post a Comment